GARUT – Dinas Pendidikan Kabupaten Garut bersama DPRD, Inspektorat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS), Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS), serta Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kabupaten Garut menyatakan komitmen bersama untuk menyukseskan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Pelajaran 2026/2027. Komitmen tersebut juga mendapat dukungan dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat.
Kesiapan itu dibuktikan melalui penandatanganan komitmen bersama yang dilaksanakan di Auditorium Institut Pendidikan Indonesia (IPI), Jalan Terusan Pahlawan No. 32, Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Jumat (27/2/2026). Penandatanganan dilakukan dalam rangkaian kegiatan Sosialisasi SPMB jenjang SMP Tahun 2026/2027 yang diikuti oleh seluruh kepala SMP negeri dan swasta se-Kabupaten Garut.
Kegiatan sosialisasi secara resmi dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, H. Asep Wawan Budiman, S.Pd., M.Si. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pelaksanaan SPMB harus mengedepankan prinsip objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
“Pada SPMB tahun 2026/2027 ini ada pembahasan penting terkait rombongan belajar (rombel) dan jumlah siswa per rombel. Hal ini harus disesuaikan dengan regulasi yang berlaku, termasuk memperhatikan daya tampung sekolah serta kondisi riil di lapangan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pengaturan rombel dan jumlah peserta didik bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga berkaitan langsung dengan mutu layanan pendidikan. Oleh karena itu, seluruh satuan pendidikan diminta untuk mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan agar tidak terjadi kelebihan kapasitas yang berdampak pada kualitas pembelajaran.
Kadisdik juga mengingatkan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendukung kelancaran SPMB, terutama dalam hal validasi data kependudukan, pengawasan, serta pengendalian potensi pelanggaran. “Komitmen bersama ini bukan sekadar seremonial, tetapi harus diwujudkan dalam langkah konkret di lapangan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Teguh Iman Pribadi, S.Kom., saat ditemui di sela-sela kegiatan menyampaikan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk memastikan seluruh kepala sekolah memahami secara utuh mekanisme dan juknis pelaksanaan SPMB 2026/2027.
Menurutnya, koordinasi dengan Disdukcapil menjadi salah satu aspek krusial, terutama dalam proses verifikasi dan validasi data calon murid berdasarkan domisili. Selain itu, keterlibatan Inspektorat dan DPRD diharapkan dapat memperkuat pengawasan agar pelaksanaan SPMB berjalan sesuai aturan.
“Kami ingin memastikan tidak ada lagi persoalan klasik seperti kelebihan rombel atau penambahan siswa di luar ketentuan. Semua harus berbasis data dan regulasi. Dengan dukungan BBPMP Jawa Barat, kami optimistis pelaksanaan SPMB tahun ini akan lebih tertib dan berkualitas,” ungkap Teguh.
Dukungan BBPMP Provinsi Jawa Barat juga menjadi penguat dalam peningkatan mutu tata kelola penerimaan murid baru. Melalui pendampingan dan penguatan regulasi, diharapkan SPMB di Kabupaten Garut dapat menjadi contoh praktik baik dalam penerimaan peserta didik yang adil dan transparan.
Dengan penandatanganan komitmen bersama tersebut, seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Garut menyatakan kesiapan untuk mengawal setiap tahapan SPMB 2026/2027. Harapannya, proses penerimaan murid baru tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga mampu menjamin pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Garut. ***Jajang Sukmana
