Board of Peace antara Harapan dan Kenyataan

0
63

Oleh: Yanuar Iwan. S (Guru IPS SMPN I Cipanas Cianjur)

Proposal perdamaian 20 point dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengilhami berdirinya Dewan Perdamaian Board Of Peace diperkuat dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 dengan tujuan menciptakan perdamaian, menghentikan konflik Israel-Palestina dan rekonstruksi Jalur Gaza.

Yang menjadi harapan besar rakyat Indonesia dan masyarakat dunia ada di point 19 dan 20 mengenai berdirinya negara Palestina yang merdeka dengan solusi dua negara (Two State Solution) untuk terciptanya perdamaian abadi tidak hanya di Jalur Gaza tetapi juga di Tepi Barat dan Kawasan Timur Tengah. Tujuan yang ideal yang justru berlawanan dengan struktur organisasi BOP yang tidak demokratis.

-Struktur organisasi BOP
Bersifat hierarkis kekuasaan terpusat kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai ketua dengan jabatan tanpa batas dan memiliki hak veto.
Dewan Eksekutif yang anggotanya dipilih sepenuhnya oleh Trump diantaranya Marco Rubio (Menlu AS), Jared Kushner (Menantu Trump), Ajay Banga (Presiden Bank Dunia), Robert Gabriel (Deputi Penasehat Keamanan Nasional AS) dan Steve Witkoff (Utusan Khusus). Dengan struktur organisasi piramida dengan ketua yang memiliki hak absolut tanpa pembatasan masa jabatan dengan kebijakan politik yang selalu membela, mendukung, dan membenarkan Israel apakah BOP bisa berperan dengan adil dan objektif dalam menciptakan perdamaian di Jalur Gaza?

Bagaimana peranan Indonesia dan 7 negara mayoritas Muslim seperti Arab Saudi, Qatar, Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, dan Uni Emirates Arab. Negara-negara tersebut rentan dijadikan alat politik dan ekonomi Trump dengan kewajiban membayar iuran keanggotaan mencapai US$ 1miliar sekitar 17 Triliun. Asas kesetaraan tidak berlaku di BOP dengan dominasi kekuasaan Trump yang terlalu besar. Rekonstruksi pembangunan di Jalur Gaza untuk siapa? Bisnis, keuntungan ekonomi atau menjamin keselamatan dan perlindungan bagi Palestina.

BOP rentan digunakan sebagai alat efektif Donald Trump untuk mengontrol Timur Tengah. Rekam jejak Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, mendukung genosida terhadap Bangsa Palestina, dalam perkembangan geopolitik terakhir Trump menculik Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan bersama Perdana Menteri Netanyahu melakukan penyerangan terhadap Iran sekaligus melanggar hukum internasional tanpa restu Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Board Of Peace memiliki harapan dan solusi ideal dengan keraguan terhadap integritas kepemimpinan, struktur organisasi yang tidak demokratis, dominasi Trump dan kroni-kroninya. BOP terlihat sebagai ego dan ambisi pribadi Donald Trump yang kental dengan transaksi serta dominasi politik Amerika Serikat. Board Of Peace sudah berubah menjadi Board Of War dengan terlibatnya Amerika Serikat dan Israel menyerang negara berdaulat Iran dengan alasan berdasarkan versinya sendiri.

Reaksi Indonesia adalah dengan menangguhkan pembahasan di BOP, semoga termasuk pengiriman 8000 prajurit TNI ke Jalur Gaza yang tergabung dalam International Stabilization Force (Pasukan Stabilisasi Internasional).

Politik bebas aktif dipertaruhkan dalam organisasi perdamaian bernama Board Of Peace. (*)