Garut – Dinas Pendidikan Kabupaten Garut menyelesaikan rangkaian kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) serta Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Tahun Anggaran 2025, yang digelar serentak di dua lokasi berbeda pada Senin (28/7/2025).
Kegiatan pertama berlangsung di lingkungan Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Garut Kota, bertempat di Gedung PGRI Cabang Garut Kota. Sosialisasi ini dibuka langsung oleh Korwil Pendidikan H. Jujun Junaedi dan dihadiri seluruh kepala satuan pendidikan negeri dan swasta beserta operator sekolah masing-masing.
Sementara itu, di waktu yang sama, kegiatan serupa juga dilaksanakan di lingkungan Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Cilawu. Pembukaan kegiatan di wilayah ini dibuka oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Asep Wawan Budiman, sebelum beliau melanjutkan kunjungannya ke Garut Kota.

Saat ditemui di ruangan Korwil Pendidikan Cilawu, Asep Wawan Budiman menyampaikan bahwa kegiatan ini membawa tiga materi penting yang wajib diketahui dan dipahami seluruh sekolah. Ketiga materi tersebut yaitu pembaruan sistem Dapodik, pemetaan dan verifikasi Anak Tidak Sekolah (ATS), serta perubahan perencanaan dalam aplikasi ARKAS.
“Masalah Dapodik ini harus betul-betul dikuasai oleh kepala sekolah dan operator. Karena sistemnya baru, jangan sampai menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas-tugas sekolah,” ungkap Asep.
Ia juga menyoroti pentingnya verifikasi data ATS yang dikirim pemerintah pusat melalui Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Barat. “Di Cilawu saja terdata sekitar 1.500 anak yang masuk kategori ATS. Maka dari itu perlu diverifikasi langsung di lapangan,” ujarnya.
Adapun mengenai perubahan ARKAS, Asep menekankan bahwa sekolah perlu menyesuaikan perencanaan anggaran berdasarkan kondisi dan aturan yang berlaku. “Jika ada kegiatan yang belum tercover, atau perlu diganti, segera lakukan perubahan dalam ARKAS agar bisa dilaksanakan sesuai aturan,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, Dinas Pendidikan berharap satuan pendidikan dapat lebih siap dan responsif terhadap dinamika kebijakan pendidikan, sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan dana dan data sekolah secara akurat dan akuntabel. ***Jajang Sukmana




































