GARUT – Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Kabupaten Garut menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Garut untuk meningkatkan pemahaman hukum sekaligus memperkuat tata kelola keuangan di lingkungan satuan pendidikan.
Kegiatan tersebut berlangsung di SMP Negeri 1 Cilawu, Jalan Raya Genteng, Desa Margalaksana, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Rabu (12/11/2026). FGD diikuti sekitar 80 kepala SMP negeri serta perwakilan satuan koordinasi wilayah (Satkorwil) se-Kabupaten Garut.
Hadir sebagai narasumber, Kepala Sub Seksi Penyidikan dan Pengendalian Operasi Kejaksaan Negeri Garut, Edho Ardianto, S.H., M.H. Ia menyampaikan materi bertajuk “Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Negara: Upaya Mitigasi Risiko Tindak Pidana Korupsi pada Sektor Pendidikan.”
Dalam paparannya, Edho menekankan pentingnya pemahaman terhadap ketentuan hukum dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Kepala sekolah sebagai pemegang tanggung jawab manajerial harus memastikan setiap penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai aturan, tertib administrasi, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah sistem pelaporan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah. Dalam hal ini, terdapat tiga poin penting yang harus diperhatikan oleh setiap satuan pendidikan.
Pertama, pencatatan transaksi. Seluruh transaksi keuangan sekolah wajib dicatat melalui aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS). Tidak boleh ada transaksi yang luput dari pencatatan agar administrasi keuangan tertib dan memudahkan proses pemeriksaan maupun audit.
Kedua, publikasi laporan. Sekolah wajib memublikasikan laporan realisasi penggunaan anggaran melalui papan informasi sekolah atau media publik lainnya. Dengan demikian, laporan keuangan tidak hanya menjadi dokumen administrasi internal, tetapi juga dapat diketahui masyarakat sebagai bentuk keterbukaan informasi.
Ketiga, transparansi dan akuntabilitas publik. Seluruh mekanisme pencatatan dan publikasi tersebut bertujuan memastikan pengelolaan dana pendidikan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.
Di akhir paparannya, Edho juga menyampaikan pesan moral tentang pentingnya menjaga integritas dalam menjalankan amanah jabatan.
“Jabatan adalah amanah, namun pengelolaan keuangan adalah ujian integritas,” demikian pesan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut. Ia juga mengingatkan slogan Kejaksaan Negeri Garut, “Kenali Hukum, Jauhi Hukuman!”
Sementara itu, Ketua MKKS SMP Kabupaten Garut, Rd. Yusup Satria Gautama, S.Pd., yang juga menjabat Kepala SMPN 1 Garut, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Garut atas terselenggaranya kegiatan tersebut.
Menurutnya, FGD ini memberikan banyak manfaat, khususnya dalam meningkatkan wawasan kepala sekolah mengenai berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai pimpinan satuan pendidikan.
Ia menegaskan, kepala sekolah beserta seluruh pemangku kepentingan pendidikan perlu memahami aturan hukum agar dalam menjalankan tugas tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
“Intinya, kepala sekolah dan seluruh pemangku kepentingan sebagai pimpinan harus mengenali hukum dan menjauhi hukuman. Dengan memahami aturan, kita bisa berusaha agar dalam menjalankan tugas tidak menyimpang atau keluar dari ketentuan yang sudah ditetapkan,” ungkapnya.
Yusup berharap, melalui kegiatan FGD tersebut, MKKS SMP Kabupaten Garut dan Kejaksaan Negeri Garut dapat membangun komunikasi serta memperkuat sinergi dalam upaya mencegah berbagai permasalahan hukum di lingkungan pendidikan.
“Mudah-mudahan, para kepala sekolah mampu menjalankan amanah kepemimpinan secara profesional dan berintegritas, serta mewujudkan tata kelola sekolah yang bersih, tertib, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya. (Jajang Sukmana)
